Insentif Pajak dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Tahukah Anda bahwa pada tahun 2021 pemerintah telah mengalokasikan Rp 62,83 triliun untuk insentif pajak? Ini setara dengan 8,43 persen dari 744,77 triliun rubel untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Per September 2021, penerapan insentif pajak sekitar 60,57 triliun atau sekitar 96,4% dari anggaran insentif pajak. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers yang dikeluarkan KTA APBN. Untuk detail lebih lanjut tentang penggunaan insentif ini, lihat artikel berikut.

Penerapan Pasal 21 (PPh) DTP telah mencapai Rp 2,89 triliun dan telah digunakan oleh 81.980 perusahaan di seluruh Indonesia. Insentif ini merupakan kabar baik bagi pekerja yang berpenghasilan kurang dari 200 juta rupee per tahun karena upah mereka dipotong pajak oleh pemerintah. Dengan cara ini, para pekerja, terutama yang berada di ekonomi menengah, akan mendapatkan lebih banyak dan diharapkan dengan pendapatan ini, perekonomian negara dapat berbalik.

22 Rp 17,32 triliun senilai 9.490 wajib pajak dalam Pasal 22 PPH untuk barang impor. Insentif ini dimaksudkan untuk memberikan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak jenis usaha tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga diharapkan tetap memproduksi barang impor.

Pemerintah juga akan memberikan sebagian 24,42 triliun insentif kepada pembayar pajak berdasarkan Pasal 25 hingga 57.529. Insentif ini sejalan dengan ketidakpastian Covid-19. Pasal 25 Pajak penghasilan yang dihitung atas penghasilan tahun lalu dapat dikurangi sebagai akibat dari insentif ini. Tentunya hal ini dapat memudahkan relaksasi dan cash flow (arus kas) Wajib Pajak.

Pada klaster VPN, pemerintah dikenakan PPN. Dorongan untuk mempercepat distribusi pengembalian dana. Sebanyak 2.419 wajib pajak telah menikmati insentif ini dengan biaya Rp 6,84 triliun. Insentif ini diharapkan dapat membantu wajib pajak, khususnya perusahaan manufaktur, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif kepada Wakil Presiden DPP penjualan rumah dan penjualan mobil mewah PPnBM untuk mendorong ekonomi kelas menengah. PPN perumahan DTP sebesar 640 miliar rubel untuk 768 pengembang

Sedangkan PPnBM DTP untuk mobil telah mencapai Rp 2,08 triliun yang telah diberikan kepada enam produsen kendaraan bermotor. Kedua insentif ini akan berdampak positif pada konsumsi dan produksi masyarakat di sektor otomotif dan properti untuk menyeimbangkan kurva penawaran dan permintaan. Selain itu, insentif ini dapat mendorong kelas menengah atas untuk menggunakan sumber daya mereka untuk konsumsi.

Di sektor UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa PPh Final DTP dan PPN atas penyewaan kios ritel. Hingga akhir triwulan III, pemerintah telah memberikan hibah sebesar 0,540 miliar kepada 124.209 wajib pajak UMKM dan 45,01 miliar untuk penyewaan kios ritel di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan cerminan keberpihakan pemerintah dengan ekonomi kelas menengah ke bawah.

Selain itu, insentif ini merupakan keputusan yang tepat untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional. Ini karena MMSE merupakan penyumbang utama PDB Indonesia dan salah satu sektor yang paling terkena dampak epidemi.

Kebijakan fiskal pemerintah terus dilakukan dalam rangka perangkat APBN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan sosial. Kebijakan insentif pajak ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Defisit perdagangan menunjukkan $ 19,17 miliar. Konsultan Pajak Surabaya

Angka ini dari nilai ekspor tertinggi $142,01 miliar sejak tahun 2000, menjadi $122,83 miliar. Semua sektor secara bertahap mulai meningkatkan produktivitasnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan permintaan internasional dan domestik telah meningkatkan produksi, konsumsi, ekspor dan pendapatan.

Selain itu, hingga September 2021, pertumbuhan ekonomi telah meningkat 13,2 persen atau 850,1 triliun menjadi Rp. Di sektor industri pengolahan, penerimaan pajak meningkat 13,7 persen, perdagangan 20,3 persen, informasi dan komunikasi 17,7 persen, pengangkutan dan pergudangan 5 persen, dan sektor pertambangan 38,4 persen.

Berdasarkan insentif tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memulihkan perekonomian nasional. Pertama, pemerintah mengenakan pajak pada pekerja tetap, terutama pekerja berpenghasilan menengah, sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Kedua, memberikan insentif pajak kepada perusahaan atau industri dengan tujuan untuk menjaga arus kas dan mengurangi pendapatan. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan mengurangi tenaga kerja perusahaan atau industri. Pemerintah berencana mengurangi jumlah pengangguran akibat wabah tersebut.

Ketiga, memastikan ekonomi menengah-mikro. Selain insentif yang diberikan kepada UKM, insentif lain meningkatkan daya beli masyarakat saat wabah tidak langsung. Oleh karena itu, konsumsi konsumen khususnya konsumsi domestik tidak terbatas pada pasar atau UMKM.

Keempat, mendorong produksi dan konsumsi di ekonomi menengah ke atas. Siklus ekonomi diharapkan tidak secara langsung dipengaruhi oleh kurva penawaran dan permintaan untuk setiap segmen ekonomi dan akan pulih lebih cepat selama epidemi CVD-19.

Menurut Gregory Mancio, sekitar 10 prinsip ilmu ekonomi di perguruan tinggi sebagai pengantar mata kuliah ekonomi. Prinsip Ekonomi Keempat “Orang-orang menanggapi rangsangan”Ini memperhitungkan manfaat dan biaya ketika membuat keputusan. Perilaku ekonomi seseorang selama epidemi CVD-19 berubah karena sejumlah alasan, terutama kesehatan dan ketidakstabilan di masa depan.

Insentif pajak ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah akan selalu mengkaji kebijakan yang adil dan meningkatkan keamanan masyarakat. Kita berharap wabah CV-19 ini segera berakhir. Pajak kuat, Indonesia unggul.

*) Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan penulis. https://proconsult.id/